BANUADA: Inovasi Cerdas Camat Hiliserangkai dalam Transformasi Pajak Daerah

Sabtu, 12 Oktober 2025 – Pemerintahan

Camat Hiliserangkai, Kharis Makmur Waruwu, berhasil mencuri perhatian publik dan kalangan pemerintahan daerah melalui inovasinya yang diberi nama BANUADA, akronim dari Bayar Pajak untuk Membangun Daerah. Inovasi ini bukan sekadar sistem pembayaran pajak baru, melainkan transformasi menyeluruh dalam tata kelola pajak daerah yang menekankan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Melalui BANUADA, Kecamatan Hiliserangkai membuktikan bahwa inovasi di tingkat kecamatan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat literasi digital masyarakat.

Latar Belakang: Tantangan Pengelolaan Pajak di Daerah

Selama bertahun-tahun, tantangan terbesar dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Nias adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya validasi data objek pajak, serta keterbatasan sistem pembayaran yang masih manual.

Situasi ini sering mengakibatkan rendahnya realisasi penerimaan pajak dan terbatasnya dana pembangunan di wilayah kecamatan. Melihat kondisi tersebut, Camat Hiliserangkai berinisiatif untuk menghadirkan perubahan nyata melalui inovasi yang tidak hanya menata ulang sistem administrasi, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.

BANUADA: Dari Gagasan Menuju Gerakan Nyata

BANUADA lahir sebagai bagian dari Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2025, yang diinisiasi langsung oleh Camat Hiliserangkai. Gagasan ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah sistem inovatif berbasis digital yang memungkinkan masyarakat membayar pajak dengan lebih mudah, cepat, dan transparan.

Melalui inovasi ini, seluruh proses pengelolaan PBB-P2 — mulai dari pendataan, pembayaran, hingga pelaporan — dilakukan secara digital dengan sistem yang terintegrasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan lembaga keuangan daerah.

Camat Kharis Makmur Waruwu menjelaskan, “BANUADA bukan hanya soal membayar pajak, tetapi tentang membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika warga merasa sistemnya transparan dan mudah, mereka akan lebih semangat berkontribusi untuk daerahnya.”

Langkah dan Strategi Implementasi

Implementasi BANUADA dilakukan melalui beberapa tahapan strategis dan terukur, antara lain:

1. Pembentukan Tim Efektif BANUADA
   Camat membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengawasan, dan pengembangan sistem BANUADA di tingkat kecamatan dan desa.

2. Penyusunan SOP dan Pemutakhiran Data
   Tim melakukan pembaruan data objek pajak, verifikasi lapangan, serta menyusun prosedur operasional digital untuk memastikan data akurat dan pelayanan berjalan seragam.

3. Peluncuran Helpdesk dan Kanal Pembayaran Digital
   BANUADA menghadirkan layanan helpdesk digital untuk mempermudah warga memperoleh informasi dan bantuan. Pembayaran dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Sumut, memungkinkan transaksi pajak dilakukan secara daring.

4. Sosialisasi dan Edukasi ke Desa-desa
   Camat dan tim BANUADA turun langsung ke desa untuk melakukan pendampingan, pelatihan, dan sosialisasi agar masyarakat memahami sistem dan manfaatnya.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan
   BANUADA tidak berhenti pada peluncuran, tetapi terus dimonitor melalui evaluasi data, laporan capaian, dan umpan balik masyarakat guna memastikan inovasi berjalan efektif.

Dampak Nyata dan Pengakuan Nasional

Dalam waktu relatif singkat, BANUADA mencatatkan berbagai capaian membanggakan:

• Realisasi penerimaan PBB-P2 meningkat hingga 100% dibandingkan tahun sebelumnya.

• Validitas data objek pajak meningkat lebih dari 80%, sehingga meminimalkan kesalahan dan kehilangan potensi pendapatan.

• Kepatuhan wajib pajak meningkat hingga 20%, berkat kemudahan sistem dan pendekatan edukatif kepada masyarakat.

• BANUADA berhasil masuk 10 besar inovasi terbaik tingkat nasional dalam ajang inovasi yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN RI).

Tak hanya berdampak pada penerimaan daerah, BANUADA juga menjadi contoh nyata transformasi digital pemerintahan di tingkat kecamatan yang mendorong literasi digital masyarakat dan memperkuat rasa tanggung jawab terhadap pembangunan lokal.

Analisis: Mengapa BANUADA Layak Direplikasi

Keberhasilan BANUADA menunjukkan bahwa inovasi di tingkat kecamatan dapat menjadi motor penggerak perubahan daerah. Setidaknya terdapat beberapa faktor kunci kesuksesannya:

1. Kepemimpinan Visioner – Camat mampu mendorong perubahan dengan pendekatan kolaboratif dan terbuka terhadap teknologi.

2. Sistem Digital yang Sederhana dan Efisien – Mudah diakses masyarakat tanpa harus memiliki keterampilan teknis tinggi.

3. Partisipasi Masyarakat Tinggi – Melibatkan warga desa dalam seluruh proses, dari pendataan hingga pelaporan.

4. Kolaborasi dengan Mitra Strategis – Dukungan Bank Sumut dan perangkat daerah memperkuat keberlanjutan inovasi.

5. Evaluasi dan Pengawasan Aktif – BANUADA bukan proyek sekali jalan, melainkan sistem yang terus disempurnakan.

Namun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diantisipasi, seperti keterbatasan infrastruktur digital di wilayah terpencil, kebutuhan pelatihan SDM, serta perlunya regulasi pendukung yang menjamin keamanan data dan kelancaran operasional sistem.

Rekomendasi Forcasi: Dari Inovasi Menuju Gerakan Nasional

Melihat dampak positif yang dihasilkan, BANUADA layak dijadikan model praktik baik (best practice) untuk direplikasi di berbagai kecamatan di Indonesia. Forum Kajian dan Aksi Forcasi merekomendasikan beberapa langkah strategis lanjutan:

1. Forum Replikasi Inovasi antar Kecamatan
   Mengadakan forum berbagi pengetahuan antar camat untuk mempelajari penerapan BANUADA dan menyesuaikannya dengan karakteristik lokal.

2. Penguatan Infrastruktur Digital
   Pemerintah daerah perlu memperluas akses internet dan fasilitas digital agar sistem dapat diimplementasikan di seluruh wilayah.

3. Pelatihan dan Pendampingan Berkelanjutan
   Aparat desa dan masyarakat perlu terus diberikan pelatihan agar literasi digital meningkat dan sistem berjalan optimal.

4. Penyusunan Regulasi Pendukung
   Dibutuhkan kebijakan kabupaten yang mendukung pembayaran pajak digital serta perlindungan data wajib pajak.

5. Penghargaan untuk Daerah Inspiratif
   Pemerintah provinsi dan nasional dapat memberikan penghargaan bagi kecamatan yang berhasil menerapkan inovasi serupa dengan hasil nyata.

Penutup

Inovasi BANUADA dari Kecamatan Hiliserangkai menjadi bukti bahwa perubahan besar dapat dimulai dari tingkat paling dekat dengan masyarakat — kecamatan. Dengan semangat kolaborasi, transparansi, dan inovasi digital, Camat Hiliserangkai telah mengubah paradigma pembayaran pajak menjadi gerakan bersama untuk membangun daerah.

Inovasi seperti BANUADA sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang diusung pemerintah: melayani dengan cepat, cerdas, dan berintegritas. Jika gerakan ini terus dikembangkan, bukan tidak mungkin BANUADA akan menjadi tonggak baru digitalisasi fiskal di Indonesia.